World Press fredom Day 2017
Tuesday, 01 August 2017 14:45

Diklat Jurnalistik PJI Dipenuhi Pembicara Hebat

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Malang,– Menanggapi permintaan resmi Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)), Ketua Dewan Pers mengirimkan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menjadi Pembicara Utama di Diklat Jurnalistik PJI yang diselenggarakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PJI. Selengkapnya Pemateri diklat Ketua Umum PJI, Dewan Pers, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim Joko Tetuko dan Wartawan Senior berumur 66 tahun tetapi masih enerjik dan produktif Yousri Nur Radja Agam. Moderator acara juga wartawan senior biasa disebut Udin Loto. Masih ada lagi tambahan materi motivasi diri dari Mutiara Madani. 

Ketukan 3 kali Hartanto Boechori Ketua Umum PJI diatas mikrofon menandai resmi dibukanya Diklat Jurnalistik PJI di Hall Wisata Sengkaling Malang Sabtu-Minggu 25-26 Februari. Diklat yang diselenggarakan DPP PJI dan diikuti sekitar 250 anggota PJI serta wartawan media cetak/elektronik dari berbagai daerah dalam rangkaian menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN) 2017.

 

Pihak Pemerintah Daerah, Bupati Malang mengirimkan wakilnya membacakan kata sambutan. Sedangkan keynote speak sesuai kesepakatan Kepala Dinas Kominfo Jatim Edy Santoso sedang berada di Batam, diwakili Sekretaris Kominfo Propinsi Jatim Sigit, dalam paparannya mengapresiasi Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) menyelenggarakan Diklat Jurnalistik bagi Wartawan.

 

Materi Dewan Pers Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dipaparkan Imam Wahyudi dengan rancak. Eks wartawan senior yang sekarang anggota Dewan Pers Komisi Pengaduan itu melanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga suasana bertambah semarak. Imam Wahyudi juga menjelaskan, Dewan Pers mendukung program pra UKW yang diselenggarakan PJI. Kedepan di harapkan para jurnalis PJI menjadi jurnalis handal dan mengedepankan Kode Etik Jurnalis serta mentaati UU Pers dan  berbagai peraturan terkait.

 

Hartanto dalam sambutannya sebelum meresmikan diklat memaparkan sekilas sejarah berdirinya PJI, ”Persatuan Jurnalis Indonesia disingkat PJI didirikan 20 Agustus 1998 di Kota Pahlawan Surabaya oleh Darwin Hulalata Almarhum dan kawan-kawan. Terdaftar di Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri 25 September 1998. PJI ikut menandatangani KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang kemudian dirubah menjadi KEJ (Kode Etik Jurnalistik)“.  “sebagai organisasi kewartawanan tertua setelah PWI, PJI telah melaksanakan Munas (Musyawarah Nasional) 22 September 2006 di Hotel Elmi Surabaya dan salah satu agenda kedepan, Hartanto berkonsentrasi melaksanakan Munas kedua. "Insya Allah akan diadakan selambatnya 31 Maret 2018”, ujarnya optimis.

 

Untuk menjadi besar kita perlu mempunyai pengurus dan anggota yang ‘jago-jago’. Saya akan lebih sering mengadakan pendidikan jurnalistik dengan materi beragam dan berharap Dewan Pers tulus membantu dan membina kita ”, lanjutnya sambil menyapa Imam Wahyudi yang duduk di deretan paling depan dan diiyakan oleh anggota Dewan Pers itu.

 

“Perlu saya tekankan agar tidak ada lagi kekerasan atau kriminalisasi menimpa wartawan. Namun apabila ada wartawan atau media yang tersandung delik pers/kriminalisasi/tindak kekerasan akibat pemberitaan pers, PJI siap mengadvokasi dan mengakomodasi permasalahan pers yang timbul.“, tegas Hartanto.

 

Hari kedua diklat, Joko Tetuko dengan gaya wartawannya yang khas membagikan tips dan trik menjadi wartawan yang handal, beretika dan menerapkan 11 pasal KEWI, dilanjutkan tanya jawab dalam suasana yang hidup.  Sebagai pembicara penutup, Yousri Nur Radja Agam ‘membongkar’ delik pers setelah istirahat makan siang,

 

Dipenghujung acara, Hartanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh anggota PJI yang juga panitia pelaksana dikomandani Bungawati dan Gunaryo. Ketua Umum PJI itu juga menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi yang telah peduli melakukan pembinaan kepada anggota PJI ditengah pesimisme dan ketidak percayaan sebagian pelaku pers khususnya di Jawa Timur kepada Dewan Pers yang dinilai melewati batas tupoksi (tugas pokok dan fungsi) nya dan cenderung menonjolkan arogansinya.(Tim)

Read 499 times Last modified on Tuesday, 01 August 2017 14:51

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.